Koalisi Masyarakat Sipil Minta Pemerintah Tak Buru-buru Ganti Status Jadi Endemi

  • Whatsapp

KOMPAS.com – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan, mengingatkan pemerintah untuk tidak bertindak gegabah terkait status Covid-19 yang ditargetkan segera diubah dari pandemi ke endemi.

Read More

Dalam pemberitaan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, perubahan status pandemi Covid-19 menjadi endemi di Indonesia akan ditentukan oleh perkembangan kasus Covid-19 selama dua bulan ke depan.

Luhut mengatakan, jika kasus Covid-19 terkendali selama dua bulan ke depan, status endemi Covid-19 dapat menjadi hadiah ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2022.

“Saya sarankan pada Presiden minggu lalu,’Kita tunggu dulu dua bulan ini, Pak’. Kalau seumpama dua bulan ini kita masih mampu bertahan dengan baik, saya kira nanti bisa hadiah 17 Agustus,” kata Luhut dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR, Kamis (9/6/2022).

Selain itu, ada pula kabar mengenai Bali yang mengklaim sudah memenuhi lima syarat menjadi endemi menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), mulai dari tren kasus penularan kurang dari 1, angka positivity rate yang kurang dari 5 persen, tingkat perawatan di rumah sakit di bawah 5 persen, fatality rate kurang dari 3 persen, dan level pembatasan mobilitias (PPKM) pada transmisi lokal berada di tingkat 1.

Namun, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Mayarakat Adat dan Kelompok Rentan mengingatkan, agar pemerintah tidak buru-buru memutuskan kebijakan status Covid-19 dari pandemi menjadi endemi.

Mereka mengatakan, bahwa ada imbauan tegas dari WHO terkait status endemi untuk Covid-19 baru bisa dilakukan jika memenuhi dua syarat utama lainnya, selain indikator yang disebut di atas.

Sekretaris Jenderal WHO, Tedros A. Ghebreyesus mengatakan, fase Covid-19 bisa selesai dan menuju endemi bisa terjadi pada pertengahan 2022, asal dua syaratnya terpenuhi.

Pertama, tingkat vaksinasi di beberapa negara sudah sangat tinggi dan harus lebih didistribusikan secara merata.

Kedua, keparahan gejala Covid-19 yang dibawa varian Omicron tidak seberat varian-varian sebelumnya.

Nah, merujuk pada dua syarat utama dari WHO ini, Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa ada pekerjaan penting yang harus dituntaskan oleh pemerintah, bukan hanya melihat tren kasus dalam dua bulan ke depan.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan meminta pemerintah untuk melakukan vaksinasi hingga mencapai 80 persen dari populasi secara merata, sebelum mengubah status dari pandemi menjadi endemi.

Pemerataan ini utamanya untuk wilayah 3T dan di kalangan masyarakat adat, kelompok rentan, atau kalangan disabilitas.

Koalisi juga berharap, kalangan masyarakat adat dan kelompok rentan dilibatkan dalam penyusunan peta jalan perubahan dari status pandemi menuju endemi, agar kelompok rentan tidak semakin terpinggirkan.

Ada beberapa poin penting yang menjadi sorotan Koalisi ini di antaranya sebagai berikut.

1. Perluas cakupan vaksinasi pada kelompok rentan dan masyarakat adat

Koordinator Koalisi, sekaligus Badan Pengurus Filantropi Indonesia, Hamid Abidin mengatakan, penting sekali bagi pemerintah untuk mempertimbangkan mempercepat cakupan vaksinasi pada kelompok rentan dan masyarakat adat.

Hal ini perlu dilakukan, mengingat kondisi di kedua kelompok ini bisa menjadi ukuran seberapa merata penanganan Covid-19 di tanah air.

“Masyarakat adat tinggal di wilayah terpencil, kalangan disabilitas umumnya minim akses kesehatan. Kondisi dua kelompok ini patut dipertimbangkan pengambil kebijakan,” kata Hamid dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (14/4/2022).

Hal ini juga ditambahkan oleh Ketua Tanggap Darurat Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN), Annas Radin Syarif.

Menurut Annas, pemerataan akses kesehatan, termasuk vaksinasi begitu penting, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dan terdiri dari suku bangsa yang majemuk.

Ia juga mendorong adanya pemerataan distribusi dan pelaksanaan vaksinasi yang inkklusif di kalangan masyarakat adat, sebelum mengubah status menjadi endemi.

“Pemerintah kini perlu lebih fokus menggalakkan vaksinasi di kalangan petani, nelayan atau masyarakat adat,” kata dia.

Annas mengkhawatirkan, jika jumlah cakupan vaksinasi nasional ini hanya banyak terkonsentrasikan di wilayah pusat kota atau kabupaten.

 

2. Cakupan vaksinasi capai 80 persen di wilayah 3T

Deputi Eksternal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Edo Rakhman, menilai terlalu dini untuk menurunkan status Covid-19 dari pandemi menjadi endemi.

Hal ini dikarenakan, secara nasional antara penerima vaksin dosis I dan dosis II masih terdapat selisih yang besar yakni sekitar 40 juta.

Berdasar data vaksinasi Kementerian Kesehatan per 13 Juni 2022 secara nasional, untuk vaksin dosis I, sudah 96,45 persen dari 208,26 juta target atau sekitar 200,8 juta orang.

Sedangkan, dosis II vaksinasi mencapai 80,72 persen atau 168,11 juta orang. Untuk vaksin dosis III atau booster, sudah ada 47,75 juta orang atau 22,93 persen yang telah disuntik vaksin.

“Kalau pemerintah benar-benar ingin menurunkan status menjadi endemi, pemerintah harus memastikan betul masyarakat kita ini aman dari Covid-19,” jelas Edo.

Maka, pemerintah seharusnya memberikan hak vaksin yang sama antara masyarakat di wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan terluar) dengan masyarakat kota.

Agar wilayah di 3T bisa mencapai batas minimal minimal vaksinasi 80 persen dari populasi untuk mendapatkan kekebalan komunitas (herd immunity).

“Untuk itu, perlu dipastikan cakupan vaksinasi mencapai 80 persen dan tersebar merata, sebelum mengubah status dari pandemi menjadi endemi,” kata dia.

3. Cakupan vaksinasi untuk penyandang disabilitas

Tidak hanya kelompok rentan dan masyarakat adat, koalisi ini pun menyoroti persebaran yang merata itu juga belum tentu mencakup seluruh masyarakat, utamanya kelompok rentan seperti kalangan disabilitas.

Menurut Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Maulani A Rotinsulu, masih banyak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan vaksin.

Akses vaksinasi bagi kalangan disabilitas ini terbatas karena layanannya tak ramah difabel. Mulai dari sisi informasi vaksin, pendaftaran, sampai lokasi vaksinasi.

“Saya masih sering menemukan kasus difabel belum mendapatkan vaksin,” ujarnya.

Maulani mengatakan, perubahan dari pandemi ke endemi jangan hanya mempertimbangkan jumlah yang divaksin, namun juga persebaran kalangan yang divaksin.

Kelompok disabilitas merasa dirugikan, jika status pandemi diubah ke endemi tanpa mempertimbangkan mereka.

“Kalau memang tidak dilibatkan dalam penyusunan peta jalan perubahan pandemi ke endemi ini, berarti partisipasi penuh dan bersama penyandang disabilitas belum diperhitungkan,” ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

#Koalisi #Masyarakat #Sipil #Minta #Pemerintah #Tak #Buruburu #Ganti #Status #Jadi #Endemi #Halaman

Klik disini untuk lihat artikel asli

Related posts