“Menyelamatkan” Indonesia Kendaraan Terminal (IPCC)

  • Whatsapp

SEBETULNYA kondisi  PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IKT) dengan kode emiten IPCC baik-baik saja. Tidak mengkhawatirkan. Sebagai perusahaan publik alias terbuka, nilai sahamnya pun terhitung lumayan.

Read More

Saat tulisan ini diselesaikan harga sahamnya bertengger di kisaran Rp 500 hingga Rp 555 per lembar. Jadi, IPCC itu sebenarnya tidak perlu diselamatkan. Namun, tulisan ini sengaja memberi judul seperti di atas dan akan dipaparkan mengapa diberi judul demikian.

Kendaraan menumpuk di dermaga

Awalnya ceritanya dimulai saat penulis melipir ke pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk melihat-lihat situasi kekinian di sana beberapa waktu lalu. Tujuannya adalah salah satu terminal peti kemas yang ada dan kebetulan posisinya cukup berhadap-hadapan dengan dermaga IKT (IPCC).

Dari ketinggian terminal peti kemas itu, terlihatlah deretan alat berat, dalam hal ini excavator. Yang namanya terminal kendaraan, jamak kendaraan, apapun jenisnya, menumpuk di situ. Hanya saja, yang saya lihat alat berat itu menumpuk di dermaga, bukan di lapangan penumpukan/parkir IPCC. Kondisi itulah yang membuat saya menyusun catatan ini.

Orang awan juga tahu kok kalau seperti itu adanya, berarti terminal kendaraan tersebut kekurangan kapasitas lapangan parkir. Dalam kalimat lain, yard occupancy ratio (YOR)-nya sudah mendekati 100 persen. Itu artinya kendaraan-kendaraan lain yang menunggu pemuatan setelah yang menumpuk di dermaga dan lahan parkir mesti diparkir di luar IPCC.

Bagi pabrikan kendaraan atau mobil, menumpuk produk mereka di luar terminal kendaraan menimbulkan persoalan tersendiri. Umpamanya, keamanan. Lapangan penumpukan alternatif bisa saja lapangan tanpa pagar, tanpa penerangan yang cukup dan berbagai potensi kerawanan lainnya.

Mereka harus mengeluarkan biaya ekstra untuk itu semua jika tidak hendak kendaraannya lecet catnya atau pecah kacanya. Itu kalau lahannya dimiliki sendiri. Jika milik pihak lain, maka biaya muncul dari double handling. Istilah ini merujuk pada praktik pengapalan/pengiriman kargo di mana barang yang akan dikapalkan di-handle beberapa kali sebelum akhirnya naik ke kapal atau keluar dari area pelabuhan.

Agregat biaya yang timbul dari semua itu pada gilirannya tentu akan memengaruhi harga jual mobil mereka di pasaran. Seandainya lapangan penumpukan/parkir IPCC cukup kapasitas tampungnya, tentu pabrikan tidak perlu keluar duit di luar biaya storing di lapangan penumpukan terminal kendaraan.

Tapi, sudahlah. Kondisinya sudah seperti itu adanya. Mau diapakan lagi. Dari keadaan deadlock itulah muncul pemikiran untuk menyelamatkan IPCC. Ya, terminal tersebut mendesak diselamatkan agar posisinya sebagai terminal kendaraan pertama dan utama di Indonesia tetap bisa dipertahankan.

Bagaimana menyelamatkan IPPC

Cara menyelamatkan IKT (IPCC) sebetulnya terhitung sederhana. Dan, sebenarnya sudah ada sekian lama dalam perencanaan perusahaan sendiri. Hanya saja, karena satu dan lain hal, tidak bisa dieksekusi. Kinilah saatnya rencana itu diwujudkan.

Menurut rencana yang ada, untuk mengantisipasi kenaikan arus ekspor kendaraan melalui terminal kendaraan IKT Tbk menyusul menggeliatnya produksi pabrik kendaraan di dalam negeri, kapasitas tampung lahan penumpukan harus dikembangkan agar bisa mengakomodasi ribuan ekspor kendaraan tambahan.

Saat ini, kapasitas terpasang terminal kendaraan IPCC sekitar 22.000 unit kendaraan. Jika kapasitas tambahan yang direncanakan itu bisa diwujudkan kelak, kemampuan terpasang terminal tentu saja akan menjadi makin besar.

Pertanyaannya sekarang, kendati sudah terlambat cukup jauh, sekitar lebih-kurang 5 tahun, dari implementasi rencana pengembangan yang ada plus kendala untuk mewujudkan juga makin kompleks, bagaimana sebaiknya penambahan kapasitas itu dikerjakan?

Saya bertanya kepada salah satu mantan petinggi untuk mencari jawaban pertanyaan di atas. Menurutnya, mengacu pada situasi lahan yang terbatas, penambahan kapasitas lapangan parkir bisa dilakukan melalui “konsep membangun ke atas”.

Maksudnya, membangun gedung parkir bertingkat di lahan eksisting berkapasitas 2.400 unit kendaraan. Tambahan kapasitas ini bila digabung dengan daya tampung yang ada (22.000 kendaraan), cukup untuk melayani ekspor kendaraan sekitar 2 juta unit per tahun sebagaimana yang dicanangkan oleh berbagai pihak.

Angka ekspor itu dicuatkan melihat perkembangan di dalam negeri yang terkait erat dengan bisnis terminal kendaraan yang pada gilirannya memancarkan sinyal kuat optimisme kepada semua stakeholder sektor ini. Yaitu, masuknya pabrikan-pabrikan mobil baru, khususnya dari Negeri Panda, menyusul produsen dari Korea Selatan dan India ke Indonesia. Sehingga, total output kendaraan domestik dapat dipastikan akan naik cukup signifikan dari produksi yang ada.

Dari mana duitnya? Tanya saya. Ada, dari IPO (Initial Public Offering) yang sampai saat ini belum terpakai. Begitu ujar sang mantan eksekutif. Kalau begitu, tinggal soal keberanian dan ketegasan pimpinan puncak IPCC saat ini dong untuk menyelesaikan rencana yang terhenti itu? Ya, seperti itulah.

Selain segera membangun gedung parkir, upaya menyelematkan IPCC juga dapat dilakukan dengan langkah ini. Pembenahan regulasi. Aturan main yang ada tidak memungkinkan IPCC bergerak lincah. Business model pengoperasian terminal kendaraan di Indonesia saat ini memposisikan IPCC lebih banyak sebagai pemeran pembantu ketimbang pemain utama.

Kita urut mulai dari kapal pengangkut kendaraan (car carrier) sandar di dermaga Sindang Laut. Setelah sandar, kendaraan – mobil atau alat berat – yang ada di atas kapal siap dikeluarkan dari cargo hold.

Mereka dikemudikan oleh sopir satu per satu menuju lapangan penumpukan. Jika berasal dari luar negeri, diparkir di slot internasional sementara untuk antarpulau ditempatkan di lapangan domestik. Semua kegiatan bongkar-muat di atas dilakukan oleh perusahaan bongkar-muat (PBM) yang bekerja sama dengan perusahaan pelayaran/car carrier.

Pihak pertama mengenakan biaya Rp 700 ribu per kendaraan. Sementara IPCC hanya menerima revenue dari pelayanan kapal – sandar, tambat dan penumpukan.

Sebetulnya IPCC bisa saja melayani bongkar-muat kendaraan tetapi hal ini tergantung kesepakatan dengan car carrier. Tidak ada kewajiban bagi operator kapal pengangkut kendaraan untuk memakai jasa bongkar-muat IPCC.

Kelonggaran pilihan ini menarik disinggung. Sebabnya, IPCC menyediakan semua infastruktur dan suprastruktur terminal tetapi ia tidak bisa mendulang manfaat dari itu semua. Di sisi lain, PBM hanya bermodalkan kesepakatan dengan car carrier mendapat porsi yang lebih besar dari kue bisnis yang ada.

Perubahan ini bukan untuk menutup peluang swasta berkiprah di terminal kendaraan. Melainkan, agar terjadi keadilan di mana pihak yang mengeluarkan lebih banyak investasi mendapat bagian yang lebih signifikan dibanding mereka yang investasinya kecil, bahkan hanya bermodal backing. Entahlah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

#Menyelamatkan #Indonesia #Kendaraan #Terminal #IPCC #Halaman

Klik disini untuk lihat artikel asli

Related posts