Ini Alasan Jokowi Dulu Pilih China dan Tolak Jepang Garap Kereta Cepat

  • Whatsapp

KOMPAS.com – Polemik pendanaan atas bengkaknya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) akhirnya terjawab setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021. 

Read More

Perpres yang diteken Jokowi tersebut merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung. 

Terdapat sejumlah poin utama yang terdapat dalam revisi beleid tersebut. Utamanya, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung kini bisa didanai oleh APBN melalui skema penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN yang terlibat. 

Hal ini yang menjadi pertentangan dalam aturan sebelumnya. Karena sebelumnya pemerintah berjanji untuk tidak menggunakan uang APBN sepeser pun.

China janjikan tanpa APBN

Dikutip dari pemberitaanMenteri BUMN 2014-2019 Rini Soemarno menyebut pemerintah Indonesia mantap memilih China karena negara itu menawarkan pembangunan proyek tanpa APBN dan jaminan pemerintah.

Sebaliknya, Jepang melalui JICA meminta pemerintah Indonesia untuk menjamin proyek tersebut. Karena menurut Jepang, pengerjaan kereta cepat sulit teralisasi apabila menggunakan skema murni business to business (b to b). 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Begini soal kereta cepat supaya semua jelas. Padahal kan sebetulnya keputusan pemerintah sangat jelas. Nah kalau dilihat dari dua proposal yang diterima, yang memenuhi syarat adalah proposal dari Tiongkok. Karena dari Tiongkok tidak meminta jaminan dari pemerintah. Tidak minta anggaran dari pemerintah dan ini transaksi b to b karena BUMN dengan BUMN,” ujar Rini Soemarno kala itu. 

Karena itu pula kata dia, Kementerian BUMN melakukan pendalaman kepada BUMN China. Lalu, akhirnya disepakti untuk membuat joint venture agreement

KOMPAS.com/Putri Syifa Nurfadilah Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Rini Soemarno di Bogor, Minggu (2/12/2018)

“Yang diputuskan juga adalah ini konsorsium dari BUMN (dikerjakan BUMN tanpa APBN),” kata Rini Soemarno.

Adapun BUMN yang akan terlibat dalam konsorsium proyek kereta cepat meliputi PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia, serta PT Perkebunan Nusantara VIII.

Sementara China juga membentuk konsorsium demi proyek yang akan menelan dana puluhan triliun itu. Tutur Rini, China Railway Corporation (CFC) akan memimpin konsorsium BUMN Tiongkok itu. 

“Skema pembiayaan kan sudah jelas. Mereka sudah tawarkan 40 tahun (tenor) dari CDB (China Development Bank), 10 tahun grace period, 30 tahun pengembalian, bunga 2 persen. Ini 2 persen fixed untuk 40 tahun untuk komponen dollar,” kata dia.

Proposal Jepang

Negeri Sakura itu menawarkan proposal pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung ke pemerintah Jokowi melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Saking seriusnya menawarkan proyek tersebut, JICA bahkan rela menggelontorkan modal sebesar 3,5 juta dollar AS sejak 2014 untuk mendanai studi kelayakan.

Nilai investasi kereta cepat berdasarkan hitungan Jepang mencapai 6,2 miliar dollar AS, di mana 75 persennya dibiayai oleh Jepang berupa pinjaman bertenor 40 tahun dengan bunga 0,1 persen per tahun. 

Jalur kereta cepat Tokaido Shinkansen di Jepang yang menjadi jalur kereta api berkecepatan tinggi pertama di dunia.Wikimedia Commons/Tansaisuketti Jalur kereta cepat Tokaido Shinkansen di Jepang yang menjadi jalur kereta api berkecepatan tinggi pertama di dunia.

Belakangan di tengah lobi Jepang, tiba-tiba saja China muncul dan melakukan studi kelayakan untuk proyek yang sama. Hal itu rupanya mendapat sambutan baik dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat itu, Rini Soemarno. 

Rini bahkan menandatangani nota kesepahaman kerja sama dengan Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi China Xu Shaoshi pada Maret 2016.

China kemudian menawarkan nilai investasi yang lebih murah, yakni sebesar 5,5 miliar dollar AS dengan skema investasi 40 persen kepemilikan China dan 60 persen kepemilikan lokal, yang berasal dari konsorsium BUMN. 

Dari estimasi investasi tersebut, sekitar 25 persen akan didanai menggunakan modal bersama dan sisanya berasal dari pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga 2 persen per tahun. 

Selain itu, China menjamin pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung ini tak menguras dana APBN Indonesia. 

Pekerjaan kereta cepat Jakarta-Bandung di SS Pasteur, Jabar. DOK. JASAMARGA METROPOLITAN TOLLROAD Pekerjaan kereta cepat Jakarta-Bandung di SS Pasteur, Jabar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

#Ini #Alasan #Jokowi #Dulu #Pilih #China #dan #Tolak #Jepang #Garap #Kereta #Cepat #Halaman

Klik disini untuk lihat artikel asli

Related posts