125 Tahun Koperasi, Perlu Melampaui Kebajikan

  • Whatsapp

BILA dihitung sejak inisiasi awal, tepatnya di Purwokerto pada 1896, oleh duet antara Raden Aria Wiriaatmadja dengan de Wolff van Westerrode, koperasi di Indonesia sesungguhnya sudah berusia 125 tahun.

Read More

Gerakan ini telah melalui serial zaman dan rezim pemerintahan, dengan berbagai pasang-surut kebijakan. Mulai dari masa penjajahan Belanda, Jepang, era Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, Reformasi dan Pasca Reformasi. Nyatanya koperasi di negeri ini tetap eksis. Meskipun banyak kalangan masih sangsi, seberapa jauh kontribusinya dalam perekonomian bangsa.

Serial panjang koperasi mengkristal pada masa Orde Lama, dengan Moh. Hatta, proklamator dan Wakil Presiden, tampil sebagai tokoh dan penganjur koperasi. Sebagai orang yang pernah melihat praktik baik di Eropa, khususnya Denmark, Hatta kagum pada koperasi di sana.

Bagaimana koperasi benar-benar mewujud sebagai melting point antara “individualitas” dengan “solidaritas”. Dengan individualitas, orang-orang berupaya memberdayakan dirinya (self help) dengan jalan bekerjasama. Dan solidaritas menjadi pilar yang memungkinkan kerjasama itu terjadi dan langgeng.

Singkatnya, koperasi genuine adalah koperasi yang tumbuh dari prakarsa anggotanya. Yang menginsyafi harkat-martabat dirinya untuk bersama-sama maju membangun status sosial-ekonominya. Hatta dalam berbagai tulisannya berkali-kali mengingatkan pentingnya sikap pro-sosial.

Meski terkesan klise, Hatta menganjurkan untuk mendahulukan kepentingan orang lain di banding kepentingan diri sendiri. Sebuah bentuk altruisme resiprokal yang memungkinkan satu dengan yang lain hidup tolong-menolong, gotong-royong.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Gotong Royong

Pada gotong royong itu, agaknya Hatta menemukan tantangan. Dalam tulisannya “Koperasi di Indonesia”, Hatta (1951) mengatakan, “Kerja sama adalah dasar koperasi ekonomi, sebab itu rasa solidaritas mesti ada padanya. Apabila belum ada pada mulanya, perasaan itu harus dipupuk”.

Dalam uraian itu, Hatta memahami ada perbedaan mendasar antara gotong royong sebagai ko-operasi sosial, dengan ko-operasi ekonomi sebagai perusahaan.

Lebih tegas daripada Hatta, Margono Djoyohadikusumo (1941) mengomentari embrio koperasi pertama di Purwokerto dulu kala. Margono menduga Westerrode salah memahami modus kerja sama masyarakat Indonesia yang sebenarnya berbeda dengan masyarakat Jerman.

Kisahnya, untuk membantu inisiatif Wiriaatmadja, Westerrode ambil cuti dan studi banding ke Jerman mempelajari praktik credit union atau Raiffeisen bank di sana. Sekembalinya ia perkenalkan dan implementasikan bersama Wiriaatmadja. Lalu, gagal.

Margono mengulas, hal itu karena kerja sama di Jerman itu adalah kerja sama ekonomi. Sedangkan kerja sama yang ada di masyarakat Indonesia adalah kerja sama sosial.

Itu bisa kita telusur jauh ke belakang tentang modus-modus kerjasama sosial di berbagai daerah di Indonesia. Gotong-royong di Jawa, sambatan. Gotong-royong di masyarakat Bali, subak. Di Sumatera Barat, mapalus dan lain-lainnya.

Singkatnya, soal gotong-royong, bantu-membantu, masyarakat kita punya jejak panjang yang sudah menjadi habitus sehari-hari.

David Henley (2007) dalam tulisannya “Adat dan Koperasi” mengelaborasi mendalam isu itu. Mengutip berbagai sarjana ia merangkum bahwa modus kerjasama sosial yang ada di Indonesia tidak serta merta bisa dikonversi menjadi kerjasama ekonomi dalam bentuk koperasi.

Mengutip Boeke dia mengatakan, “Koperasi sebetulnya tidak bersifat komunal, tapi korporat, kebarat-baratan, anak asuh kapitalisme dan berbasis pada ekonomi uang dan perdagangan. Tidak ada hubungannya dengan perekonomian desa, dengan tradisi dan kehidupan perdesaan sehari-hari”.

Henley melihat bahwa apa yang diserukan oleh Hatta bersifat kontra faktual, faktanya gotong royong di Indonesia itu tidak kompatibel betul bagi koperasi. Namun dalam berbagai pandangan dan tulisannya, Hatta (dan juga tokoh lain, Soekarno dan juga Soeharto) selalu mengafirmasi, bahwa gotong royong ini sebangun dengan koperasi. Sehingga tak heran bila Hatta menaruh pendidikan sebagai ujung tombak gerakannya. Sebab sistem nilai baru itu, koperasi, harus diajarkan agar mendarah daging di masyarakat.

Kebajikan Sosial

Baru-baru ini Charities Aid Foundation (CAF) merilis World Giving Index (Juni, 2021). Kabar gembira buat kita, sebab Indonesia menempati rangking satu di dunia dari 114 negara dengan skor 69 persen.

Indeks kedermawanan itu terdiri dari tiga variabel: kesediaan menolong orang lain, kesediaan berdonasi dan terakhir kesediaan waktu untuk aktivitas volunteer. Dari tiga komponen itu, masyarakat Indonesia juaranya. Disusul peringkat berikutnya Kenya (58 persen), Nigeria (52 persen), Myanmar (51 persen) dan Australia (49 persen).

Melihat nilai skornya, bisa dibilang the best in the world. Sebab negara peringkat berikutnya pun tak sampai menembus skor 60an persen. Artinya, masyarakat Indonesia benar-benar termasuk orang yang baik, altruis dan penuh kebajikan.

Konfirmasi lain bisa kita lihat dari maraknya platform donasi online besutan startup tanah air. Lalu banyaknya kotak amal di berbagai tempat publik, seperti mall, swalayan, restoran bahkan warung makan. Juga berbagai aktivitas relawan di berbagai daerah saat pandemi ini. Yang terbaru misalnya penggalangan donasi RS Apung dr. Lie Dharmawan yang menembus Rp 30 miliar hanya dalam hitungan minggu.

Semua itu mengonfirmasi bahwa gotong-royong, beramal, berdonasi merupakan habitus masyarakat kita. Mungkin saja sikap bajik itu teraktivasi oleh spirit keberagamaan masyarakat.

Gallup (2009) merilis peringkat “Importance of Religion by Country”, di mana Indonesia berada di peringkat tujuh dunia dengan skor 99 persen. Artinya dari 100 orang, 99 di antaranya mengatakan agama itu penting dan hanya satu orang saja yang menyatakan tidak.

Agama mungkin berpengaruh signifikan pada sikap bajik masyarakat Indonesia. Sekali lagi, mungkin saja.

Namun, kita patut bertanya, apakah hubungan keduanya bersifat korelatif atau kausalitas. Sebabnya, masyarakat yang penuh kebajikan dan religius ini, nyatanya berperilaku tak hormat, tak bajik di lini yang lain. Contohnya, korupsi sangat tinggi.

Transparency International merilis Indeks Persepsi Korupsi kita turun, peringkat 102 dengan skor 37 (2020). Kalah dengan Timor Leste (peringkat 86/ skor 40), Malaysia (57/ 51), Brunei Darussalam (35/ 60) dan tentu saja kalah jauh dengan Singapore (3/ 85). Ternyata kita juga punya paradoks di sisi lain.

Kelas Dunia

Bekerja sama dengan Euricse, International Cooperative Alliance (ICA) merilis World Cooperative Monitor (WCM, 2020). Isinya daftar pemeringkatan 300 koperasi besar kelas dunia yang dilihat dari volume usaha. Sayangnya, rilisan per 2020 ini menggunakan data per 2018 dan 2017.

Dengan peringkat pertama dan kedua disabet oleh IFFCO dan Gujarat Cooperative Milk yang keduanya dari India. Ketiga dan keempat dari Perancis, yakni Agricole dan BPCE. Kemudian Zenkyoren dan Zen-noh, dari Jepang menempati peringkat berikutnya.

Beberapa hari lalu sempat viral ulasan pendek “Indonesia Tidak Berkontribusi pada 300 Koperasi Besar Dunia” yang ditulis Stefanus Osa Triyatna (Kompas.id, 9 Juli 2021). Mungkin karena ulasannya terlalu singkat, sehingga Stefanus, yang mengutip panjang Suroto, pemerhati koperasi, melupakan fakta bahwa salah satu koperasi di Indonesia, Koperasi Telekomunikasi Seluler (KISEL), pernah masuk di 300 koperasi besar dunia peringkat 94. Itu dicapai tahun 2016 lalu, dengan volume usaha sebesar 121.546,82 miliar dollar AS.

Di daftar panjang itu, negara yang memiliki banyak koperasi besar kelas dunia adalah Amerika (74 koperasi), Perancis (44), Jerman (30), Jepang (24), Belanda (17), Italia (12), Finlandia (10) dan seterusnya. Sedangkan India, yang masuk peringkat satu dan dua, hanya menyumbang tiga koperasi. Di WCM (2020) ini sayangnya posisi KISEL tergeser jauh dan tidak masuk hitungan. Peringkat 94 dipegang oleh Varma Mutual Pension dari Finlandia dengan volume usaha sebesar 120.890,46 miliar dollar AS.

Berturut-turut, tahun 2018 dan 2017, Indonesia dan juga pun KISEL, tidak tercatat dalam WCM. Boleh jadi bukannya tak ada, namun datanya yang tak tersedia. Hal ini yang membuat Irsyad Muchtar menyajikan buku “100 Koperasi Besar Indonesia” versi 2021 dengan dua bahasa: Indonesia dan Inggris. Katanya, agar ICA tidak mengelak dengan alasan tak ada data koperasi besar di Indonesia.

Apa yang menarik adalah negara-negara dengan banyak koperasi kelas dunia itu justru rangkingnya buncit di World Giving Index. Jepang misalnya, berada di peringkat terbawah, 114 dengan skor 12 persen. Kemudian Italia (111/ 22 persen), Perancis (106/ 25 persen), Jerman (86/ 30 persen), Finlandia (81/ 31 persen), Belanda (39/ 37 persen), dan Amerika (19/ 43 persen).

Di sisi lain, mereka termasuk negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi di dunia. Termasuk juga negara dengan Indeks Kebebasan Ekonomi (2020) dengan status Most Free dan Moderately Free. Sebaliknya, negara-negara dengan indeks kedermawanan yang tinggi tak menyumbang banyak koperasi besar kelas dunia.

Melampaui Kebajikan

Selayang pandang di atas nampaknya telah mengonfirmasi kebenaran ulasan Margono (1941). Modus kerja sama sosial atau gotong royong kita nyatanya tidak mengungkit bagi perkembangan dan pertumbuhan koperasi, keduanya tidak kompatibel.

Berbagai fitur-fitur kebajikan yang ada, sosial dan agama, tidak berpengaruh langsung pada perkembangan koperasi. Tambah menarik bila kita baca ulasan Margono tentang kegagalan proyek Westterode pada inisiasi koperasi dan lumbung desa, keduanya disebabkan karena korupsi (fraud) dan kurang cakap dalam mengelola.

Hatta tentu memahaminya, sehingga secara kontra faktual ia mempromosikan koperasi sebagai ruang pendidikan budi pekerti ekonomi dan anti korupsi.

Henley lebih tajam menyoroti hal itu. Menurut dia, ada persoalan yang lebih dasar lagi, yakni masalah pelembagaan kepercayaan di masyarakat. Dia melihat arisan berkembang massif, sebabnya pada arisan tak ada pengelolaan aset bersama dalam jangka panjang.

Berbeda dengan koperasi, perusahaan, yang memiliki aset. Orang-orang karena kurangnya rasa percaya membuat mereka rendah berpartisipasi dalam organisasi berjangka panjang seperti itu. Namun terbiasa dan memilih arisan sebagai mekanisme yang berjangka pendek.

Lalu pra syarat apa yang bisa mengungkit capaian koperasi?

Sebagai model, KISEL yang pernah masuk kelas dunia bisa menjadi rujukan. KISEL terlihat lebih mengedepankan profesionalisme pada tata kelola lembaga dan manajemen bisnisnya. Sebagai koperasi karyawan, mungkin etos profesional itu menurun dari perusahaan payung mereka, Telkom.

Di sana, kualifikasi Pengurus sangat ketat, setingkat Vice President di Telkom. Yang memahami dan ahli betul pada industri yang digeluti. Bukan semata-mata wakil anggota, namun wakil anggota yang berkualitas tinggi. Sebabnya jelas, koperasi merupakan perusahaan, selayaknya juga dikelola secara profesional dengan mengedepankan prinsip-prinsip manajemen modern.

Saya ingat betul mendiang Sularso, pemerhati koperasi, orang yang menurut saya bertangan dingin urusan koperasi. Beliau berkali-kali mengingatkan, sebagai perusahaan, koperasi juga musti mengikuti kaidah perusahaan.

Niat mulia, tujuan baik serta dengan anggota yang bajik-bajik, tidak menjamin koperasinya maju. Banyak orang mendirikan koperasi bermula dari niat mulia untuk memberdayakan komunitas, menolong dan menyejahterakan anggota, yang lalu seolah dengan niat mulia itu semua hal bakal mulus. Nyatanya, tidak sesederhana itu.

Dalam praktiknya, koperasi melampaui niat mulia atau kebajikan semata, ia merupakan perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Saya suka dengan ICA yang merangkum definisi panjang koperasi sebagai “people-centred enterprise” di laman mukanya, www.ica.coop.

Nyata sekali ICA menggunakan istilah enterprise atau perusahaan. Yang mungkin berbeda dengan sebagian besar masyarakat Indonesia yang lebih memandang koperasi sebagai aktivitas atau ruang sosial. Yang karenanya, banyak koperasi dikelola sebagai aktivitas sambilan.

Kembali ke Khittah

Boleh jadi Hatta turut berkontribusi membentuk pandangan semacam itu. Dengan romantisasi dan sedikit mistifikasi, seperti dalam tulisannya tahun 1966 ia mengatakan, “Pengurus koperasi tidak bergaji, melainkan perlu memperoleh hanya uang jabatan yang sederhana. Di sini tertanam dasar pendidikan sosial untuk membunuh manusia egois dan menghidupkan manusia idealis, yang sangat diperlukan untuk memimpin masyarakat”.

Padahal seperti diketahui, Pengurus sebagai wakil anggota adalah orang yang bertanggung jawab mengendalikan koperasi. Termasuk mewakili koperasi di depan pengadilan. Banyak tanggung jawab serta beban dan resiko yang dipikulnya.

Sebaliknya, hemat saya, kita perlu mengembalikan khittah koperasi sebagaimana adanya, suatu praktik yang manusiawi, yang tak membutuhkan manusia yang super baik dan idealis. Namun orang-orang biasa yang karena ketika sendirian merasa tidak mampu, lantas bersama-sama dengan teman-koleganya, bergabung bersama mendirikan perusahaan.

Itu seperti pepatah Afrika bilang, “If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together”. Dalam perjalanan jauh itu, berbagai dinamika bakal mereka hadapi. Karenanya mereka membutuhkan fitur yang namanya solidaritas dan juga statuta (AD/ ART). Solidaritas ini adalah lem perekat yang sifatnya soft, sedangkan statuta sifatnya hard.

Saya akan kutipkan panjang tulisan Boeke sebagaimana dikutip Henley (2007), “Istilah “bergabung bersama” (aaneensluiting), sudah menunjukkan indikasi situasi adanya otonomi. Bergabung bersama adalah sesuatu yang dilakukan oleh mereka yang mempelajari bahwa dalam perjuangan hidupnya sebagai seorang individu mereka tidak mungkin memenuhi sendiri kebutuhannya, dan karenanya mereka bekerjasama dengan sesamanya yang berpikiran sama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bersama”.

Otonomi atau individualitas itu adalah tema sentral yang justru kadang dilupakan. Dari sana lahir modus berikutnya: keswadayaan dan kemandirian. Hal itu yang mungkin bisa menjelaskan mengapa India memiliki koperasi besar kelas dunia di saat Human Development Index (HDI) dan Pendapatan Perkapitanya lebih rendah dari Indonesia.

Kita bisa lacak jauh ke belakang yakni ke masa Mahatma Gandhi (1869-1948) dengan gerakan swadesi, yang nampaknya telah menjadi core value bagi masyarakatnya.

Bagaimana dengan Indonesia? Mari kita refleksikan bersama! Dirgahayu Koperasi Indonesia, 12 Juli 2021.

#Tahun #Koperasi #Perlu #Melampaui #Kebajikan #Halaman

Klik disini untuk lihat artikel asli

Related posts