Demo UU Ciptaker: Egoisme Buruh Indonesia

  • Whatsapp
egoisme buruh indonesia
egoisme buruh indonesia

Di negara demokrasi seperti Indonesia, mengutarakan pendapat adalah hal yang wajar dan sah-sah saja. Namun pendapat tersebut menjadi tidak sah ketika disertai dengan tindakan anarki dan kekerasan yang merugikan. Jika dipikir dengan logika nalar, hal tersebut adalah pemaksaan. Salah satunya yang dilakukan saat demo UU Ciptaker, bisa jadi ini adalah pertanda egoisme buruh Indonesia. 

Fenomena ini dapat dilihat ketika demo nasional UU Ciptaker yang berlangsung pada 6-8 Oktober 2020 lalu di beberapa kota di Indonesia. Pendemo yang terdiri dari “segelintir” serikat buruh serta mahasiswa ini menolak diberlakukannya UU Ciptaker di Indonesia. Alih-alih mengindahkan protokol kesehatan karena COVID-19 masih mewabah, pendemo malah melakukan mogok kerja, bertindak anarkis dan merusak fasum (fasilitas umum). Tindakan ini tentu merugikan berbagai pihak seperti perusahaan yang harus berhenti produksi dan meresahkan keamanan masyarakat. 

Read More

Nyatanya, di Indonesia memiliki jalur diskusi serta banding yang lebih aman dan sehat daripada menunjukkan egoisme buruh Indonesia. Ialah judicial review atau uji materi di MK (Mahkamah Konstitusi). Menurut Donny Gahral Adian, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), jalur ini lebih konstitusional dan mematuhi protokol kesehatan. 

Beredar kabar, gelombang demo UU Ciptaker diadakan oleh SPN (Serikat Pekerja Nasional ) yang berasal dari Morowali, Sulawesi Tengah. Selain menggugat klaster ketenagakerjaan UU Ciptaker, SPN yang menggelar demo pada Selasa (13/10) tersebut juga menggugat perusahaan di kawasan industri Morowali mengenai perubahan beberapa peraturan perusahaan.

Yang menjadi pertanyaan besar adalah jika isu utama dari demo adalah penolakan UU Ciptaker, kenapa harus ditunggangi dengan isu lainnya seperti kawasan industri Morowali? Lalu, yang digugat adalah peraturan perusahaan di kawasan industri Morowali yang dalam perancangan peraturannya telah mengacu pada peraturan negara. Jika mendemo perusahaan di kawasan industri Morowali menjadi tidak tepat, karena peraturan perusahaan dibuat berdasarkan peraturan negara. 

Selain itu, UU Ciptaker masih belum diputuskan resmi oleh Presiden jadi belum berlaku di Indonesia. Lantas, mengapa harus meminta perusahaan di kawasan industri Morowali membuat peraturan sendiri yang tidak mengacu pada peraturan negara? Jika membuat peraturan sendiri, maka itu adalah bentuk dari perlawanan terhadap peraturan negara, bukan? Jika melawan negara, perusahaan bisa ditutup oleh negara. Jika ditutup, maka mengakibatkan ribuan pekerja harus dirumahkan alias tidak memiliki pekerjaan. 

Di tengah pandemi yang menggilas ekonomi, bersyukur adalah senjata paling ampuh untuk tetap hidup. Sebab, tidak semua orang beruntung seperti Anda, mungkin. Yang masih berpenghasilan dan makan cukup sehari-hari, sembari menikmati benderang listrik bersama keluarga tercinta.

Jadi, bagaimanakah kita seharusnya menyikapi beberapa aksi demonstrasi tolak UU Ciptaker? Apakah harus penuh dengan amarah dan berujung pada tindakan brutal yang seperti egoisme buruh Indonesia? Atau, kita menempuh jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi?

Related posts