Satu Suara Parpol KIB soal Capres, Dibahas dengan Kesetaraan

  • Whatsapp

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketiga partai politik dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) nampak sepaham terkait pencalonan presiden dan wakil presiden guna menghadapi Pemilu 2024.

Read More

Koalisi yang diiisi Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu belum menentukan siapa figur yang akan mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyebut pembahasan itu baru dilakukan setelah 17 Agustus 2022.

Meski begitu, ia mengeklaim komunikasi ketiganya kian intens belakangan.

“Namun kita sepakat setiap kita pertemuan tidak harus selalu dipublikasi ke media, apalagi hal yang belum matang,” ungkap Arsul ditemui di kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (28/7/2022).

Usung ketua umum

Meski belum sepakat tentang figur capres-cawapres KIB, namun masing-masing parpol didalamnya masih kekeh mengajukan ketua umumnya masing-masing sebagai kandidat capres.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin menuturkan, hingga kini pihaknya solid mengusung Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai capres.

Alasannya, kinerja Airlangga sebagai pejabat publik dinilai sukses.

“Ketum dengan banyak prestasi dan telah terbukti juga dalam masa-masa sulit pandemi, Indonesia tidak masuk ke jurang krisis ekonomi dan Covid-19 dapat tertangani dengan baik,” papar Nurul pada Kompas.com, Jumat (29/7/2022).

Adapun Airlangga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno menjelaskan pihaknya menggelar rakerda di berbagai wilayah untuk mengakomodasi suara kader PAN di akar rumput soal kandidat capres-cawapres.

Hasilnya dari banyak nama yang muncul, Ketua Umum PAN Zulkfli Hasan paling banyak didorong oleh kader di daerah.

“Sejauh ini saya lihat yang terang (nama) Pak Zul keluar di mana-mana, semuanya keluar. Lalu diikuti Pak Anies, Pak Erick Thohir, dan Pak Ganjar. Itu empat nama paling sering keluar,” terang Eddy dikutip dari Kompas.id, Sabtu (23/7/2022).

Hasrat mengusung ketua umum itu tak diikuti oleh PPP.

Sebelum KIB terbentuk, parpol pimpinan Suharso Monoarfa itu mengaku realistis dan bakal melirik figur eksternal.

Nilai tawar parpol setara

Nurul mengungkapkan, meski perolehan suara Partai Golkar dalam Pemilu 2019 unggul ketimbang dua mitranya di KIB, hal itu tak lantas membuat tiket pencapresan menjadi milik partai berlambang Beringin tersebut.

Ia menegaskan, semua hal menyangkut koalisi bakal didiskusikan bersama dengan PAN dan PKB, termasuk soal pencapresan. Menurutnya, kedudukan ketiga parpol setara.

“Prinsipnya kolektif kolegial. Semua akan dibicarakan dan diputuskan bersama,” kata dia.

Bahkan, Nurul menghormati rencana PAN dan PPP untuk mengadakan rakernas guna mencari figur capresnya masing-masing.

Hal serupa disampaikan Eddy, ia berpandangan semua parpol dalam KIB punya nilai tawar yang sama.

Maka pengusungan capres-cawapres KIB bakal didiskusikan bersama dalam koalisi.

Nantinya nama dari masing-masing parpol akan digodok untuk menentukan siapa figur yang cocok mengisi kandidat capres dan cawapres.

“Kita akan membahas untuk mencari konsensus di antara teman-teman koalisi, siapa yang paling layak diusung oleh Koalisi Indonesia Bersatu sebagai capres dan cawapres,” tandas dia.

Figur yang dipilih

Dihubungi terpisah Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai arah KIB adalah mengusung figur yang bisa melanjutkan kerja-kerja Presiden Joko Widodo.

Dalam pandangannya, hal itu bisa diterjemahkan dengan sosok yang turut serta menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Maju.

Firman mengatakan, Partai Golkar dan PAN cenderung menyetujui figur tersebut yang bakal diusung menjadi capres-cawapres KIB. Tapi situasi yang berbeda justru terjadi di internal PPP.

Sebab, keinginan suara akar rumput PPP pernah berbeda dengan suara elitenya sendiri. Peristiwa itu terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.

“Seperti kasus (Pilkada) DKI itu DPP (PPP) penginnya Ahok, tapi kalau kita lihat suara PPP di Jakarta bukan ke Ahok. Artinya masih berproses PPP, kalau tidak hati-hati risiko seperti Pilkada DKI akan terjadi,” jelas dia.

Firman menururkan, PPP masih punya pekerjaan rumah ketimbang Partai Golkar dan PAN, yakni memastikan soliditas di internalnya sendiri.

“Kalau PPP mau survive tidak boleh terlalu jauh dengan akar rumput. Sehingga pertimbangan-pertimbangan di PPP lebih kompleks,” imbuhnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

#Satu #Suara #Parpol #KIB #soal #Capres #Dibahas #dengan #Kesetaraan #Halaman

Klik disini untuk lihat artikel asli

Related posts