Sebut Ahyudin ACT Siap Ditahan, Pengacara: Koper Pakaian Sudah Siap sejak 2 Minggu Lalu

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin bersama 3 petinggi lainnya sebagai tersangka kasus penyelewengan dana.

Pengacara Ahyudin, Teuku Pupun Zulkifli menyatakan kliennya siap ditahan di Bareskrim Polri.

“Sangat siap (ditahan),” kata Teuku saat dikonfirmasi, Jumat (29/7/2022).

Menurut Teuku, pihaknya sudah memprediksi soal penetapan tersangka kepada Ahyudin.

Ia juga mengatakan, Ahyudin sudah membawa dan menyiapkan pakaian dalam sebuah koper sejak 2 minggu lalu.

“Sudah dua minggu yang lalu kami persiapkan (koper isi pakaian), karena sudah kami prediksikan (penetapan tersangka),” ujanya.

Adapun meski sudah ditetapkan tersangka sejak 25 Juli 2022, Ahyudin dan 3 tersangka lainnya masih belum ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri.

Penahanan terhadap para tersangka, menurut polisi, baru akan diputuskan usai pemeriksaan yang digelar Jumat (29/7/2022) hari ini.

Lebih lanjut, Teuku juga menyatakan klilennya dan dirinya akan datang pemeriksaan tersangka.

“(Datang) Siang selesai Jumat-an,” ucap Teuku.

Diketahui, selain Ahyudin, ada 3 tersangka lain yang ditetapkan tersangka, yakni Ibnu Khajar (IK) selaku presiden ACT saat ini, Hariyana Hermain (HH) selaku pengurus ACT, dan Novariadi Imam Akbari (NIA) selaku mantan Sekretaris dan saat ini menjabat Ketua Dewan Pembinan ACT.

Keempatnya terbukti terlibat menggelapkan sebagaian uang donasi untuk kepentingan pribadi.

Keempatnya dijerat Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 45A Ayat (1) jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Subsider, Pasal 70 Ayat (1) dan Ayat (2) jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Selanjutnya, dikenakan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan TPPU jo. Pasal 55 KUHP jo. Pasal 56 KUHP.

Menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Helfi Assegaf, keempat tersangka terancaman penjara terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) maksimal 20 tahun, dan penggelapan 4 tahun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.