Formula E Jakarta: Untung di Mata Anies, Buntung Prediksi Para Pengusul Hak Interpelasi

  • Whatsapp

JAKARTA, KOMPAS.com – Ajang Formula E diperkenalkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Jumat 20 September dua tahun lalu.

Read More

Saat itu Anies menyebut Formula E akan memberikan banyak keuntungan bagi Jakarta, baik dari segi nama baik Jakarta maupun dari sisi perekonomian.

Dia mengatakan “menjadi tuan rumah dari balap mobil Formula E untuk mengirimkan pesan kepada semua bahwa masa depan transportasi adalah transportasi yang bebas emisi.”

Tujuan kedua adalah ekonomi. Anies mengatakan, gelaran Formula E akan menggerakkan perekonomian Jakarta hingga Rp 1,2 triliun.

“Ketika kami memberikan investasi di sini, sudah ada feasibility studies-nya (studi kelayakan). Bahkan dalam feasibility studies tadi, perhitungan konservatif diperkirakan nilai perekonomian yang bergerak di Jakarta sekitar 78 juta euro atau sekitar Rp 1,2 triliun yang akan bergerak di Jakarta,” ujar dia.


Anies sesumbar, balap Formula E bukan sekadar kegiatan olahraga balap, melainkan menjadi destinasi wisata yang akan menggerakkan perekonomian warga Jakarta di berbagai sektor.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Anies meyakini nama Jakarta akan dicatat sebagai kota di dunia yang berhasil menghadirkan balap mobil listrik ini.

“(tujuan) ketiga adalah menempatkan Jakarta di dalam percaturan kota dunia yang mampu menyelenggarakan event sekelas Formula E ini,” ujar dia.

Keuntungan bisa mencapai Rp 164 miliar

PT Jakarta Propertindo pernah memberikan uraian proyeksi keuntungan penyelenggaraan Formula E yang bisa mencapai Rp 164 miliar.

Proyeksi itu tertuang dalam dokumen Permohonan Penanaman Modal Daerah (PMD) program Formula E.

“Total pendapatan tahun 2021 diprediksi naik Rp 87 miliar ke Rp 164 miliar di tahun 2024 disebabkan karena sejak tahun 2021 peningkatan pada kegiatan marketing sejalan dengan balapan utama,” tulis Jakpro.

Tidak hanya itu, Jakpro juga menyebut akan ada dampak perekonomian di DKI Jakarta untuk penyelenggaraan Formula E tahun 2020, yaitu senilai Rp 536 miliar, dan pendapatan Jakpro mencapai Rp 48 miliar.

Jakpro meminta modal penyelenggaraan yang disebut membutuhkan anggaran Rp 344 miliar.

Sehingga keuntungan bersih Pemprov DKI setelah dikurangi kebutuhan anggaran penyelenggaraan mencapai Rp 240 miliar.

Temuan BPK

Namun angka-angka keuntungan yang dipaparkan PT Jakarta Propertindo dinilai tak lengkap oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jakarta.

Laporan hasil pemeriksaan BPK untuk tahun anggaran 2019 disebutkan biaya penyelenggaraan Formula E yang dicantumkan PT Jakpro senilai Rp 344 miliar tidak memasukan variabel pembayaran commitment fee senilai Rp 360 miliar.

Jika dimasukan commitment fee, keuntungan senilai Rp 240 miliar itu berubah menjadi kerugian senilai Rp 120 miliar.

“Dengan tidak memperhitungkan fee penyelenggaraan Formula E sebagai biaya tahunan yang diwajibkan dibayar melalui APBD Dispora, maka studi kelayakan di atas masih belum menggambarkan aktivitas pembiayaan secara menyeluruh,” kata BPK.

Pemprov DKI Jakarta juga disebut sudah menyetorkan uang sejumlah Rp 983 miliar kepada pihak penyelenggara Formula E.

DKI Jakarta diketahui sudah menyetorkan uang commitment fee untuk penyelenggaraan tahun 2020 senilai Rp 360 miliar, dan Rp 200 miliar untuk penyelenggaraan tahun 2021.

Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta belum bisa menjelaskan nasib uang tersebut karena penyelenggaraan Formula E di tahun 2020-2021 dipastikan batal karena pandemi Covid-19.

Batalkan dua seri karena pandemi

DKI Jakarta juga resmi membatalkan penyelenggaraan Formula E untuk dua musim balap, yaitu musim 2020 dan 2021.

Musim balap 2020 resmi dibatalkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam surat penyelenggaraan yang ditunjukan kepada Organizing Committe Jakarta E-Prix tertanggal 9 Maret 2021.

“Mencermati perkembangan Covid-19 di berbagai belahan dunia khususnya di Jakarta, maka penyelenggaraan Formula E yang semula dijadwalkan pada bulan Juni 2020 agar ditunda pelaksanaannya,” tulis Anies.

Penyelenggaraan tak kunjung jelas saat angka kasus Covid-19 di Jakarta terus meningkat.

Jakarta kembali membatalkan balap mobil listrik untuk musim 2021. Namun Pemprov DKI Jakarta memastikan uang yang sudah disetor tidak hangus.

Instruksi Anies

Setelah Covid-19 mereda, Gubernur Anies mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 agar ajang Formula E menjadi isu prioritas yang harus terselenggara pada 2022.

“Formula E:target keluaran:terselenggara lomba Formula E, target waktu: Juni 2022,” tulis Instruksi yang diteken 4 Agustus 2021.

Instruksi itu menuai kritik dari DPRD DKI Jakarta, lantaran saat ini kondisi Jakarta sedang babak belur dihajar pandemi Covid-19.

Hanya dua fraksi yang sudah mengambil sikap mendukung perhelatan balap mobil listrik itu terselenggara, yaitu Fraksi PKS dan Gerindra.

Sisanya menolak, ada yang mengambil jalan interpelasi, ada juga yang mengambil cara diskusi dan lobi politik.

Hak interpelasi

Jalan pengajuan hak bertanya atau hak interpelasi untuk program anggaran Formula E 2022 pertama kali diusulkan oleh Mantan Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta 2014-2019 Johnny Simanjuntak yang kini menjabat sebagai Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta.

Politikus PDIP tersebut melempar wacana ke media pada 15 Agustus 2021.

Dia mengatakan akan merayu para pimpinan fraksi PDI-P untuk menggunakan hak interpelasi terkait instruksi Anies.

Interpelasi kemudian diikuti oleh Fraksi PSI. Pada 18 Agustus, seluruh anggota PSI membubuhkan tanda tangan untuk mendukung gerakan interpelasi Formula E.

Tepat 26 Agustus 2021 pukul 15.00 WIB, Fraksi PSI dan Fraksi PDI-P resmi memberikan usulan hak interpelasi kepada Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi.

Namun interpelasi tak didukung oleh fraksi partai lain.

Tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta menolak hak interpelasi setelah berkumpul dengan Anies di Rumah Dinas Gubernur di Jalan Suropati, Menteng Jakarta Pusat.

Di meja makan itu, kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik, tujuh fraksi bersepakat untuk menolak interpelasi dan meminta semua pihak berfokus pada penanganan pandemi Covid-19.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Manuara Siahaan mengatakan, ada potensi pemborosan anggaran hingga Rp 4,48 triliun untuk penyelenggaraan Formula E.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini menyebut potensi pemborosan bisa terlihat dari rangkaian penyelenggaraan Formula E yang digadang berlangsung selama lima musim di DKI Jakarta.

Rinciannya, commitment fee untuk Formula E selama lima tahun memakan anggaran Rp 2,345 triliun, biaya pelaksanaan Rp 1,239 triliun, dan bank garansi sebesar Rp 890 miliar.

Manuara menjelaskan dalam studi kelayakan penyelenggaraan tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta tidak memasukan biaya commitment fee, sehingga terlihat ada keuntungan Rp 240 miliar.

Namun setelah dimasukan klausul pembiayaan commitment fee, penyelenggaraan Formula E di tahun 2020 dipastikan rugi senilai Rp 120 miliar.

Rinciannya untuk tahun 2020 Jakpro menuliskan dampak ekonomi penyelenggaran Formula E mencapai Rp 536 miliar dan pendapatan finansial Jakpro mencapai Rp 48 miliar.

Dalam studi kelayakan, Jakpro menyebut biaya pelaksanaan di angka Rp 344 miliar dan tidak menghitung biaya commitment fee dari Dispora DKI Jakarta sehingga seolah-olah mendapat keuntungan Rp 240 miliar.

Perhitungan Jakpro yang tidak memasukan biaya commitment fee kemudian jadi temuan BPK dalam laporan keuangan tahun anggaran 2019.

“Dengan tidak memperhitungkan fee penyelenggaraan Formula E sebagai biaya tahunan yang wajib dibayarkan melalui APBD Dispora, maka hasil studi kelayakan di atas masih belum menggambarkan aktivitas pembiayaan secara menyeluruh,” tulis BPK.

Manuara juga mempertanyakan tindakan Gubernur Anies yang menyetorkan commitment fee untuk penyelenggaraan tahun 2021 senilai Rp 200 miliar.

“Yang paling menggelitik adalah ketika Gubernur menunda perhelatan ini, lagi-lagi Dispora membayar commitment fee yang kedua (untuk tahun 2021),” tutur Manuara.

Padahal sudah jelas, kata Manuara, di tahun 2021 belum ada pernyataan resmi apakah Formula E terselenggara atau tidak.

Keanehan yang terjadi ini, kata Manuara, yang membuat Fraksi PDIP mengajukan hak bertanya atau hak interpelasi agar memberikan kesempatan Gubernur Anies menjelaskan program yang menelan anggaran triliunan rupiah itu.

#Formula #Jakarta #Untung #Mata #Anies #Buntung #Prediksi #Para #Pengusul #Hak #Interpelasi #Halaman

Klik disini untuk lihat artikel asli

Related posts