2.135.998 Kasus Covid-19, Pemerintah Kembali Didesak Batasi Mobilitas Besar-besaran

  • Whatsapp

JAKARTA, KOMPAS.com – Penambahan harian kasus positif Covid-19 di tanah air masih tinggi.

Read More

Pemerintah didesak kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam merespons lonjakan kasus Covid-19.

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto, berpendapat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro saat ini tidak efektif mengendalikan penularan virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.

“(PPKM mikro) ini enggak efektif. Jadi demi kemanusiaan harus dilakukan PSBB lagi, diperketat seperti di awal pandemi, dua minggu saja cukup, atau tiga minggu lah,” kata Slamet, Minggu (27/6/2021).

Selain itu, dia meminta pemerintah menutup pintu bagi masyarakat dari luar negeri yang mau masuk ke Indonesia sementara waktu.

Hal ini demi mencegah masuk dan menyebarnya varian baru dari virus penyebab Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurutnya, lonjakan kasus yang saat ini terjadi bukan semata akibat mobilitas warga pada libur Lebaran 2021.

“Yang mudik kan enggak banyak, dan masa inkubasi mudik sudah selesai. Harusnya dua minggu setelah tanggal 17 itu sudah meledak. Ini kan sudah sebulan lebih, enggak mungkin dari situ (libur Lebaran),” ujarnya.

Oleh karenanya, Slamet menyarankan pemerintah memperketat akses warga yang hendak masuk ke Indonesia.

Jika tak bisa dilakukan penutupan akses secara total, pemerintah dapat memperpanjang masa karantina warga yang baru tiba di Tanah Air.

“Misal karantina kemarin cuma tiga atau lima hari, sekarang harus 10 hari kan bisa,” kata dia.

IDI juga menyarankan pula supaya kebijakan yang diterapkan tak lagi berdasarkan pada zonasi Covid-19.

Sebab, kata Slamet, daerah yang kini masuk zona hijau pun bakal menjadi zona merah atau bahkan hitam karena masyarakat tetap melakukan mobilitas.

Oleh karenanya, yang paling penting dilakukan saat ini yakni membatasi mobilitas masyarakat secara besar-besaran.

“Jadi intinya adalah sekarang mobilitas dikurangi dulu. Kalaupun masih ada yang pakai transportasi, ya jumlahnya dikurangi, contoh untuk tenaga kesehatan kan butuh transportasi, untuk suplai makanan,” ujar Slamet.

Pada Senin (28/6/2021), pemerintah mencatat ada penambahan 20.694 kasus positif Covid-19 dalam sehari.

Dengan demikian, total kasus di tanah air mencapai 2.135.998 dengan 1.859.961 orang sembuh dan 57.561 orang meninggal dunia.

Selain itu, pemerintah menyatakan hingga kemarin, jumlah masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin Covid-19 dosis kedua yaitu 13.257.752 orang. Sementara itu, jumlah masyarakat yang sudah divaksin dosis pertama yakni sebanyak 27.789.896 orang.

Sasaran vaksinasi yang ditargetkan pemerintah hingga tahap kedua ini yaitu sebanyak 40.349.049 orang. Mereka terdiri atas tenaga kesehatan, lansia, dan petugas publik.

Dengan demikian, cakupan vaksinasi dosis kedua baru mencapai 32,86 persen dari total sasaran, sementara cakupan vaksinasi dosis pertama yaitu 68,87 persen.

Tetap di rumah jika tak mendesak

Merespons usulan PB IDI, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pada prinsipnya, PSBB dan PPKM skala mikro memiliki tujuan yang sama yaitu membatasi mobilitas masyarakat.

Menurut dia, PPKM skala mikro paling tepat untuk diterapkan saat ini karena pembatasan dilakukan di wilayah terkecil sampai tingkat provinsi sesuai gambaran epidemiologi yang ada.

“Kunci utama pembatasan kegiatan sosial masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan penegakan aturan yang ketat, artinya butuh dukungan dari masyarkaat dan Pemda untuk bersama-sama keluar dari situasi ini,” katanya.

Presiden Joko Widodo, dalam konferensi pers kemarin, meminta masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus corona.

Ia ingin semua warga patuh pada protokol 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

“Sekali lagi saya ingatkan, tinggallah di rumah selama tidak ada kebutuhan yang mendesak,” kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi mengatakan, pemerintah terus berupaya menanggulangi pandemi Covid-19. Salah satu program yang kini tengah digencarkan yakni vaksinasi nasional.

Ia menargetkan, angka vaksinasi mampu mencapai 2 juta suntikan per hari mulai Agustus mendatang.

“Saya mengingatkan bahwa seluruh pihak tetap harus bekerja keras agar target satu juta per hari vaksinasi terjaga sampai akhir Juli dan dapat kita tingkatkan dua kali lipat pada Agustus 2021, yaitu mencapai 2 juta dosis per hari,” ujarnya.

#Kasus #Covid19 #Pemerintah #Kembali #Didesak #Batasi #Mobilitas #Besarbesaran #Halaman

Klik disini untuk lihat artikel asli

Related posts