KPK Tahan 2 Tersangka Kasus Korupsi Proyek Jembatan di Kampar Halaman all

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menahan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan waterfront city pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar, Selasa (29/9/2020) hari ini.

Kedua tersangka yang ditahan tersebut adalah Adnan selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pembangunan jembatan waterfront pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar.

Kemudian, I Ketut Suarbawa selaku Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya sekaligus Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya.

“Untuk kepentingan pada penyidikan, kedua tersangka ini ADN dan IKT ini ditahan pada Rutan masing-masing selama 20 hari ke depan,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun Youtube KPK, Selasa sore.

Adnan dan Suarbawa ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Keduanya turut dihadirkan dalam konferensi pers dengan mengenakan rompi tahanan oranye.

Lili menuturkan, Adnan dan Suarbawa akan ditahan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih KPK terhitung hari ini hingga 18 Oktober 2020 mendatang.

“Seperti biasa sebelumnya pasti dilakukan isolasi mandiri terlebih dahulu pada Rutan KPK di Kavling C1 untuk mencegah penyebaran pada wabah Covid-19,” ujar Lili.

Lili melanjutkan, dalam proses penyidikan kasus ini, KPK telah memeriksa 73 orang saksi terdiri dari pihak Pemkab Kampar, Pokja PBJ Kabupaten Kampar, DPRD Kabupaten Kampar, peserta lelang, pelaksana proyek dan subkontraktor, ahli pengadaan barang dan jasa, dan ahli konstruksi.

Dalam kasus ini, Adnan diduga menerima uang sekitar Rp 1 miliar yang diduga merupakan fee sebesar 1 persen dari nilai total kontrak pembangunan jembatan tersebut senilai Rp 15.198.470.500.

“Diduga terjadi kolusi dan pengaturan tender yang melanggar hukum yang dilakukan oleh para tersangka,” kata Lili.

KPK menaksir kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp 50 miliar dari nilai proyek pembangunan jembatan secara tahun jamak di tahun anggaran 2015 dan 2016 dengan total nilai kontrak Rp 117,68 miliar.

Kedua tersangka disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.