Ingin Keluar dari Daftar Terorisme AS, Sudan Ditodong Normalisasi Hubungan dengan Israel

KHARTOUM, KOMPAS.com – Sudan menghadapi tawaran untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, saat tengah berupaya untuk keluar dari daftar terorisme Amerika Serikat ( AS) yang telah menghambat ekonominya.

Melansir Reuters pada Jumat (25/9/2020), 3 sumber yang mengetahui materi langkah Sudan mengatakan bahwa terlepas dari negosiasi yang alot dengan AS dalam setahun belakangan untuk keluar dari daftar terorisme, Sudan mendapatkan tuntutan berdamai dengan Israel sebagai syarat.

Namun, 3 pejabat pemerintah Sudan mengatakan kepada Reuters bahwa Sudan menolak keterkaitan antara 2 persoalan tersebut, keluar dari daftar terorisme AS dan normalisasi dengan Israel.

Sementara, Presiden AS Donald Trump telah menggembar-gemborkan dirinya sebagai pembawa perdamaian bersejarah dalam jalur kampanye, dengan skenario perdamaian negara- negara Arab dengan Israel, termasuk Sudan.

Penunjukan Sudan sebagai negara pendukung terorisme berawal dari penguasanya yang digulingkan, Omar al-Bashir.

Semenjak itu, AS mempersulit pemerintah transisi baru Sudan untuk mengakses keringanan hutang dan pembiayaan luar negeri yang sangat dibutuhkan.

Inflasi yang meroket di Sudan dan anjloknya mata uang telah menjadi tantangan terbesar bagi stabilitas pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok.

Banyak warga Sudan berpendapat pemberlakuan AS sudah diberlakukan pada 1993, karena AS percaya rezim Bashir mendukung kelompok-kelompok militan, tapi sekarang menurut mereka tidak layak lagi aturan yang mempersulit finansial Sudan, karena Bashir sudah dilengserkan tahun lalu.

Sementara, Sudan juga telah lama bekerja sama dengan AS dalam penanggulangan terorisme.

“Sudan telah menyelesaikan semua persyaratan yang diperlukan,” kata seorang pejabat Sudan kepada Reuters pada Kamis (24/9/2020).

“Kami berharap (Sudan) segera dihapus dari daftar (terorisme),” kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan dalam sebuah surat kepada Kongres pekan lalu bahwa pemerintah ingin menghapus Sudan dari daftar pada Oktober.

Namun, Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri menolak berkomentar ketika ditanya tentang status negosiasi Sudan terhadap daftar terorisme AS tersebut.

Dalam pembicaraan dengan kepala militer Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan pekan ini, para pejabat AS mengindikasikan mereka ingin Khartoum meniru langkah Uni Emirat Arab dan Bahrain untuk membuka hubungan dengan Israel, kata 2 sumber AS dan 1 sumber yang berbasis di negara Teluk.

Amerika Serikat juga telah menawarkan pembangunan dan bantuan kemanusiaan kepada Sudan, kata sumber yang berbasis di AS dan Teluk.

“Sudan menjelaskan kepada pihak Amerika bahwa tidak ada hubungan antara mengeluarkan Sudan dari daftar teror dan menjajaki hubungan dengan Israel,” kata sumber pemerintah Sudan, mengulangi pesan dari Hamdok kepada Pompeo bulan lalu.

Dewan kedaulatan yang dipimpin militer Burhan mengatakan dia telah membahas masa depan perdamaian Arab-Israel dengan para pejabat AS, dan pemerintah akan membahas topik tersebut secara internal, sesuai dengan “kepentingan dan aspirasi rakyat Sudan.”

Seorang pejabat senior AS mengatakan kepada Reuters bahwa Washington siap memberikan waktu bagi Sudan untuk memutuskan tawaran tersebut.

Ia mengatakan bahwa ada ketidaksepakatan antara militer dan pemerintah sipil tentang bagaimana memproses kesepakatan dengan AS.

Burhan dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengadakan pertemuan mendadak di Uganda awal tahun ini.

Namun, bagi kedua belah pihak membuka hubungan itu sensitif, karena Sudan adalah musuh setia Israel di bawah kepemimpinan Bashir yang lalu, dan beberapa pihak dalam koalisi transisi menentang mengambil langkah seperti itu.

Undang-undang

Bahkan jika kesepakatan normalisasi tercapai, Kongres AS yang memegang undang-undang yang diperlukan untuk memulihkan kekebalan kedaulatan Sudan, prinsip yang mencegah tuntutan hukum terhadap pemerintah yang berdaulat, karena status terorisme hilang.

Sudan menginginkan undang-undang itu disahkan sebelum merilis penyelesaian senilai 335 juta dollar AS (Rp 4,9 triliun) untuk para korban serangan al-Qaeda yang terjadi di kedutaan besar AS di Kenya dan Tanzania pada 1998, dana yang dikatakannya pada Rabu telah diamankan.

Penyelesaian status terorisme itu merupakan kondisi paling signifikan yang secara resmi ditempatkan oleh Amerika Serikat.

Pengacara Sudan di Amerika Serikat mengatakan pihaknya telah membayar tambahan 72 juta dollar AS (Rp 1,07 triliun) kepada para korban serangan al-Qaeda 2000 di USS Cole.

“Ini lebih dari kemampuan Sudan,” kata pengacara Christopher Curran.

“Kami ingin memastikan disahkannya undang-undang kekebalan, sehingga kami dapat mengakhiri masalah permukiman,” kata pejabat Sudan itu.

Namun, undang-undang tersebut dikhawatirkan Senator New Jersey Bob Menendez dan Senator New York Chuck Schumer akan mempersulit para korban dan perusahaan asuransi untuk menuntut Sudan atas kerusakan yang terkait dengan serangan 9/11, kata sumber Kongres.

Kantor Schumer tidak menanggapi permintaan komentar terhadap kabar tersebut, tetapi Menendez telah menjelaskan penentangannya dalam pernyataan.

Para pendukung, undang-undang Sudan yang tengah dikonsiderasikan pada pekan ini, mengatakan mereka masih berharap untuk mencapai kompromi yang akan membuat tindakan itu segera lolos ke Senat.

Sumber mengatakan bahwa kompromi dapat mencakup pengecualian terhadap kekebalan Sudan sehingga memudahkan tuntutan hukum serangan 9/11.